Birokrasi
Komisi I DPRD Buleleng Bahas Hasil Pemeriksaan BPK-RI Bersama OPD
Senin, 08 Juli 2024
Komisi I DPRD Buleleng Bahas Hasil Pemeriksaan BPK-RI Bersama OPD
SINGARAJA, Komisi I DPRD Buleleng berkaitan hasil pencermatan dari hasil pemeriksaan BPK RI tentang Perhitungan Alokasi Belanja Transfer ke Desa Belum Sesuai Ketentuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan catatan untuk Dinas Kependudukan Catatan Sipil belum optimal dalam memfasilitasi hak akses data kependudukan kepada Dinas Sosial juga mengundang OPD terkait untuk membahas pencermatan dalam pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
Rapat yang diselenggarakan pada Senin, 8 Juli 2024 diruang Komisi I dipimpin Ketua Komisi I I Gede Odhy Busana,SH dan dihadiri oleh anggota Nyoman Bujana,SE, Ir. Gede Wisnaya Wisna, Gede Suparmen serta turut diundang Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gede Sasnita Ariawan, SH, MH, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Made Juartawan, S.STP, MM dan Tim Ahli DPRD Buleleng.
Gede Odhy Busana menyampaikan bahwa Komisi I melaksanakan rapat gelar pendapat (RDP) dengan OPD guna membahas permasalahan dan beberapa catatan dari BPK RI untuk LKPJ TA 2023 yang selanjutnya akan dipakai evaluasi untuk Anggaran dan pelaksanaan di tahun kedepan.
Odhy Busana menambahkan, berdasarkan hasil pemerikasaan BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sebanyak 10 (sepuluh) kali dari tahun 2014 sampai dengan 2023 atas laporan Keuangan Kabupaten Buleleng. Akan tetapi, masih ada beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh BPK untuk bisa diperbaiki dan ditingkatkan untuk anggaran selanjutnya.
“Pada LKPJ TA 2023 khususnya pada Dinas PMD ada catatan berupa perhitungan alokasi belanja transfer ke desa yang terdapat kesalahan alokasi BHP pada Desa Tukad Sumaga dan Desa Tukad Mungga sehingga terjadi kurang cermat menyusun alokasi kinerja BHP. Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil belum optimalnya memfasilitasi hak akses data kependudukan kepada Dinas Sosial untuk kepentingan rekonsiliasi antara Pemda Buleleng dengan BPJS Kesehatan,” papar Odhy Busana.
Berdasarkan pertemuan yang dilakukan Dinas PMD serta Disdukcapil sudah memberikan tanggapan dan berupaya melakukan perbaikan untuk kinerja pelakasanaan APBD tahun mendatang, bahkan dari pembahasan itu akan dilakukan ke Rapat Gabungan. (008)
Editor: Redaksi
